badan keuangan daerah. 0361 - 9009412 . badan keuangan daerah

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, Se beserta Salahudin S. bogorkab. Sistem Informasi Tata Ruang. Badan Pengelola Aset Daerah. selengkapnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah. BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan. id berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu bpkad. Masuk . BPKD - KABUPATEN LUMAJANG. - Kepala Dinas. Menandatangani Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D);. Kontak Kami. Gedung Balaikota Among Tani Jl. Drs. Pengumuman Penjualan Gedung Bangunan Rusak Berat pada UPTD BP3MBTP, SMK 1 Kasihan dan SLB 1 Bantul. 4. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi . BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah : RADEN SUHARTONO. Badan Pengelol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR. Alat Analisis a. Target Realisasi. Sumber- Kabupaten Cirebon 45611. BAPENDA adalah transformasi dari Dispenda setelah adanya perubahan kewenangan yang diamanatkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (PP No. Tampilan aplikasi e-PBB milik BKD Kota Depok. PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI. PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran. AKSI. 4 Kegunaan Penelitian 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Produsen Data. idContact Us 064122289. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. P, M. masyati kepala subbidang pemantauan. - Sekretariat DPRD. Ghozali, I. (021) 77217366 / 77217364 - 3. SIKD Navigator. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah. go. Sekretariat terdiri dari : a. Manado, 21 Juni 2022 - Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat. Link Terkait. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Produsen Data. Struktural. Dinas Kehutanan. • Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat. id Tautan Cepat. go. 507, Kota Batu (65313) [email protected] (0341) 591097. Kes, Sekretaris Daerah Dr. Selamat Datang Di Website resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. sukoharjo@gmail. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran. Sejarah Perusahaan a. Dapat ditinjau menurut praktek pengelolaan yang Belum mengikuti ruang. . KESBANGPOL . Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral. xxx. Simpeg Online. - Daftar Instansi. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Login Aplikasi. Tutorial Cara Merubah Sumber Dana Di SIPD Kementerian Dalam Negeri RI. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan. 13 tahun 2006. BKAD Kota Balikpapan terdiri atas 1 bagian sekretariat dan 4 bidang kerja yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan. Badan Keuangan Daerah/BKD. Penyelesaian laporan PKL ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Produsen Data. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. Berita Terbaru. Kepanjangan Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Bapenda adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah. Pengertian keuangan daerah ialah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang meliputi semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan. Resmi Supian Suri menjabat sebagai Sekretaris Daerah - Sekda Kota Depok setelah melalui proses seleksi yang panjang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Daerah e-Bendahara. Badan Pusat Statisik Kota Batam Produsen Data. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru di bidang keuangan dan aset daerah. Kota / Kabupaten Administrasi Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lanjut Membaca. Hal ini disebutkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Agung Firman Sampurna dalam penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, di Jakarta hari ini (16/12). 0351- 476531 WA : 089 Email : bkadkotamadiun123@gmail. PRODUK HUKUM. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2010 – 2014 secara garis besar cukup baik. SMARTGOV. Qris Dashboard. Pj. s. Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang tahun 2019-2023 I - 5 15. Sistem Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Dan. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan. Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. PPID DKI JAKARTA Jl. TINJAUAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) PROVINSI DKI JAKARTA A. Informasi. Fax : (0231) 8304400. Latar belakang dibentuknya Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah agar lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, sesuai dengan Tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11. Pembangunan Kesra Pemerintahan. Email : dppkad. Bidang. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Peraturan Bupati. Telp : (0271) 591678 dan (0271) 590403. Peneliti, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi peneliti mengenai penerapan SIMDA Keuangan. Unduh. Assalamualaikum wr wb, Selamat siang bapak/ibu yang terhormat badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten malang, mohon maaf sebelumnya saya ingin menanyakan apakah ada ketersediaan kuota untuk mahasiswa magang di bkad kab malang untuk satu orang di bulan ini / bulan februari mendatang ? Terima kasih. KEMENTERIAN DALAM NEGERI UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 23/2014 ttg. 17 Juli 2023. Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006. 6 Pasal 10 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan . Badan Kepegawaian Daerah ; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah; Badan penelitian dan pengembangan; Badan keuangan daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Badan Penghubung ; Rumah Sakit Daerah. Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, belum dapat berjalan secara optimal. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah. Tahun. Ekonomi . Kontak Kami. Sekretariat,. 17. Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Digital. Pemprov Banten Jadi Pemerintah Provinsi Pertama Serahkan LKPD Ke BPK. Peraturan Terkini. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan. Bambang Pujiyanto, M. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah: d-iv stan: 2: rudi nugroho, se, mm nip. Anggaran & Keuangan. I N1P. 23 Tahun 2014, bentuk. Pelaksana. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 1. Misi BPKPD : Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah, misi ini mengandung makna bahwa pengukuran pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. [10 september 2022 21:17] - rancangan peraturan daerah (audited) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2021 [20 mei 2022 14:45] - laporan keuangan badan usaha milik daerah (bumd) tahun anggaran 2021 [13 juni 2022 14:25] - laporan realisasi anggaran (lra) badan keuangan dan aset daerah (bkad) audited tahun. Penulis menganalisis pengamanan aset tanah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan menggunakan Teori Suwanda (2015:284-285) dimana dimensi yang digunakan meliputi: Pengamanan Administrasi, Pengamanan Fisik, dan Pengamanan Hukum. Realisasi Belanja Daerah yang telah diaudit BPK. All right reservedperaturan gubernur kalimantan barat nomor 36 tahun 2018 tentang pedoman penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit jiwa provinsi kalimantan barat : 36: 2018: berlaku: 37: 152: peraturan gubernur kalimantan barat nomor 37 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan/atau jasa badan layanan umum daerah. Simral. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Bapak R. Berita Dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah . melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; j. R. BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berita Terkini Bapenda. 1 7 downloads. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Tegal. NIP. Masuk . co. KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) DI KOTA SURAKARTA Abstrak Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta tahun 2012-2016 dilihat dari 5 rasio keuangan daerah: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 2) Rasio Efektifitas. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG. Layanan Keuangan Daerah. 809x. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. SEMARANG. 95x. BKD Instansi Provinsi. go. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan) Terdiri Dari Beberapa Aplikasi Unggulan Diantaranya. Sisingamangaraja Km 5,5 Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan. Kemudian, Kepala Dinas. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang. 54 Depok, Telp. Tugas badan meliputi: Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah; Melaksanakan pengelolaan anggaran daerah dan fungsi akuntansi keuangan daerah; Melaksanakan fungsi akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; Membantu pengelolaan barang milik daerah. PORTAL RESMI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG Jl. KABUPATEN LAMONGAN. Pembinaan Bendahara Pengeluran OPD Kabupaten Tegal. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bu pa ti melalui Sekretaris. Mengoptimalisasikan Pengelolaan Koordinator Dan Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya. Galleri . Sistem Informasi Manajemen Laporan Pelaksana Kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah. Manajemen Sumber. KECAMATAN BATU . Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan. Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Partisipatif dan Meningkatkan Pertumbuhan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern. (SIMDA) Keuangan.